Where Is The Freedom

Guruh Soekarno putra : Kita Masih Dijajah

2012-01-18T18:04:00.001+07:00

Ketua DPP Gerakan Spirit Pancasila (GSP) Guruh Soekarnoputra menyatakan, kita masih diobrak-abrik dan ditindas oleh para penjajah. Bedanya, masa pra kemerdekaan, penjajahnya Belanda dan Jepang, sedangkan penjajah saat ini adalah parakoruptor.

“Sadar atau tidak, penjajah sudah berada di mana-mana. Antek-anteknya (koruptor) telah mengobrak-abrik negara kita, dan menindas warga miskin. Penjajah saat ini ibarat ular ganti kulit,” kata Guruh di Desa Sijawi-jawi, Kec. Seikepayang, Kab. Asahan, kemarin.

(beritasore.com)Guruh melanjutkan, seandainya para penjajah itu diberantas dari bumi Pertiwi ini, maka rakyat bakal makmur. “Mari kita berantas korupsi dan para koruptor,karena mereka menindas rakyat Indonesia,” tegas Guruh.

Putra mantan Presiden Soekarno itu datang ke Seikepayang untuk silaturahmi Ormas Gerakan Spirit Pancasila. Hadir di sana,Ketua DPD GSP Tingkat I Jefri Saragih dan Hermansyah Siregar.

Selain silaturahmi, Guruh juga menyalurkan bantuan kepada ratusan keluarga miskin di Sei-kepayang. Dan, usai memberikan bantuan, Guruh turut larut menari bersama warga dan Ketua DPD GSP Jefri Saragih

.“Ormas GSP ini bukan untuk kepentingan orang yang mencari popularitas atau jabatan, me-ainkan untuk sama berdiri, berdikari dan independen demi majunya Indonesia.

Wadah ini dibentuk dari kita, oleh kita dan untuk masyarakat, supaya lebih mengenal ideologi Pancasila yang benar sebagaimana pendirinya, Soekarno dan kawan-kawan,” ujar Guruh.

Pada kesempatan itu, Guruh mengajak masyarakat bergabung, dan jika tidak mau, Guruh menyerukan untuk sama berjuang sampai cita-cita Indonesia berjaya. “Saya memang duduk di DPR-RI, tapi hati nurani saya sebenarnya menolak karena yang duduk di sana (DPR-RI) orangnya munafik, makanya kinerjanya bobrok,” ungkap Guruh.

Disebut Guruh, sekarang banyak Ormas dan Partai. Dan,orang-orang yang duduk diorganisasi itu, rata-rata punya keinginanan. “Ada yang mau jad iGubernurlah, Bupati, DPRD dan lainnya,” ujar Guruh.

Sementara Ormas GSP, menurut Guruh, tidak menyediakan tempat bagi orang-orang seperti itu, karena yang duduk di GSP merupakan orang-orang yang punya ideologi Pancasila tinggi, bukan malah memutarbalikkan Pancasila sebagai alat kepentingan dengan tujuan menguras rakyat.

“Sejak berakhirnya Orde Baru, hampir seluruhnya melenceng dan rakyat yang menderita,” tukas Guruh. Ketua DPD GSP Tingkat I Jefri Saragih mengatakan, GSP dimulai dari Pancasila, karena ini solusi demokrasi dan cita cita pendirinya, Bung Karno. Jika seluruh masyarakat memakai Pancasila yang benar, maka menurut Jefri, semuanya bertemu menjadi satu ikatan kuat tanpa ada sentuhan dari luar.

“Semuanya demi tatanan negara,” jelas Jefri. Menurutnya, Ormas GSP tidak memandang warna kulit, gender dan suku. Ormas ini mendukung kerakyatan dan mendengungkan nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat benar-benar mendapat pemerataan.

Kita Masih Dijajah…

2012-01-18T17:54:00.002+07:00

Sebelum 17 Agustus 1945…

Romusha, Rodi dan kerja paksa adalah hantu yang menakutkan bagi rakyat jelata…

Belanda dan Jepang berganti serta Inggris yang mencoba-coba…

Lengkap dengan senjata hebat gagah perkasa

Dengan bambu runcing, bedil dan senjata ala kadarnya…

Berselimutkan semangat dan tekad baja…

Semua enyah dari Indonesia, negeri cantik zamrud Khatulistiwa….

2011, sepanjang 66 tahun kita telah masuk kedalam sebuah alam

Romusha, Rodi dan kerja paksa tiada lagi menghantui…

Bermodal tuntutan dan sisa-sia pampasan perang…

Mencoba menikmati sebuah alam baru yang bernama MERDEKA….

Ternyata hantu-hantu keserakahan tetaplah bergentayangan di jagad raya…

Sang proklamator dan para pahlawan kita seperti berkorban sia-sia…

32 tahun era Orde Baru hanya berisi rezim yang sibuk membangun kerajaan dominasi…

Rakyat berontak, protes dan mengganti dengan era reformasi….

Pembaharuan, perubahan, kebebasan informasi membuang dominasi…

Rakyat masih harus menangisi segala bualan reformasi…

Karena terjebak pada sebuah rezim reformasi bertaburan korupsi….

Hutang 1700 trilyun bertebaran disana-sini…

7,4 juta setiap jiwa rakyat Indonesia menanggung beban hutang karena korupsi…

Century, Nazaruddin, Nakertrans, Mesuji, Sape terus terjadi…

Teriak, protes hingga bakar diri….

Mereka diam tak peduli…

Akankah ini semua dapat diakhiri….

Mana janji GEMAH RIPAH LOH JINAWI…

Malangnya sang Ibu Pertiwi….

(Herlina Butar-Butar - Lintas Rakyat)
Sumber : Politik.kompasiana.com

Beberkan Peran Petinggi Demokrat, KPK: Kita Percaya Keterangan Rosa

2012-01-18T17:46:00.000+07:00

(detiknews.com)Jakarta - Ketika bersaksi di persidangan Senin (16/1) kemarin, Mindo Rosalina Manulang membeberkan sejumlah nama dan peran orang-orang yang diduga terkait dengan kasus suap wisma atlet. Bagaimana tanggapan KPK terhadap keterangan Rosa? Lembaga antikorupsi ini percaya pada kesaksian sang terpidana.

"KPK percaya dengan Rosa karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantor KPK, Selasa (17/1/2012).

Bambang mengatakan, keterangan di persidangan itu menjadi satu bukti yang kemudian dikembangkan oleh Komisi Antikorupsi. Pada pengembangan kasus Wisma Atlet ini KPK sudah memeriksa beberapa orang, di antaranya Idris dan Nazar.

"Keterangan saksi di persidangan itu dipakai untuk pengayaan, kemudian merumuskan dakwaan," ujar Bambang.

Di samping keterangan di persidangan itu KPK juga sudah memiliki bukti-bukti lain. Namun Bambang enggan membeberkannya.

"Kalau saya bilang belum punya, nanti disebut kok sudah lama masih belum punya. Kalau sudah yakin, dibilang sombong lagi," katanya.

Di persidangan Rosa menyebut para petinggi Partai Demokrat dan politikus di Senayan ikut menerima uang dari proyek Wisma Atlet. Mereka yang disebut itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh (Komisi Olahraga DPR), Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar DPR), Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, serta adiknya, Rizal Mallarangeng. Politikus PDI-Perjuangan, I Wayan Koster, juga disebut.

Ical: Kalau masuk dalam program, mau diapakan?

2012-01-18T17:33:00.001+07:00

(Detik.com)Jakarta - Setjen DPR mengaku usulan pengadaan ruang rapat plus spesifikasi perabot senilai Rp 20 miliar diusulkan Banggar DPR yang diketuai oleh Melchias Marcus Mekeng, politisi senior Golkar. Ketum DPP Golkar Aburizal Bakrie enggan menanggapi pengakuan itu.

"Harus dibedakan secara etis dan secara hukum," sahut Ical kepada wartawan yang mencegatnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Menurutnya, bila benar ada usulan pengadaan ruang rapat dengan perabot yang nilai proyeknya mencapai Rp 20 miliar, maka itu sebatas usulan. Sebuah usulan di dalam rapat tentunya dapat ditolak atau disetujui sebelum akhirnya dianggarkan menjadi anggaran proyek.

"Usulan kan tidak menjadi soal, apa disetujui apa tidak. Yang menyetujui siapa, saya juga tak tahu. Kalau masuk dalam program, mau diapakan?" ujar Ical.

Seperti diberitakan sebelumnya, Setjen DPR mengakui kepada BK DPR bahwa usulan pengadaan ruang rapat baru diajukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Banggar DPR. Di dalam rapat teknis persiapannya, Banggar DPR juga mengajukan spesifikasi perabot yang membuat nilai proyek menjadi Rp 20 miliar.

Keberadaan Ical di Gedung DPR adalah untuk menyampaikan pidato politik awal tahun 2012. Pidato di Aula Nusantara IV berjudul '100 Tahun Kemerdekaan Indonesia Membangun Kemandirian Bangsa Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat'.

2012, Sejarah Penjajahan Kembali terulang.

2012-01-18T16:40:00.000+07:00

Sangat terlalu amat menyedihkan rasanya melihat negeri ini. Semakin hari, semakin menyakitkan perilaku para politisi yang duduk di kursi mewah berharga jutaan rupiah dalam sebuah gedung mewah bernilai miliaran rupiah. Sedangkan situasi rakyat yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara untuk membayar semua kemewahan tersebut sangat memprihatinkan, bahkan harus berjuang dengan darah mereka.

Fenomena ini sepertinya tidak berbeda dengan konsep penjajahan yang terjadi sebelum proklamasi dikumandangkan dulu. Rakyat bekerja untuk kebutuhan negara. Rakyat memberikan upeti ke penguasa yang dalam masa modern ini disebut pajak. Kemudian, manajemen keuangannya, terserah pada keputusan pejabat yang cenderung memewahkan ruang lingkupnya sendiri tanpa harus berpikir siapa penghasil pendapatan negara tersebut.

Demokrasi tipe apa sebenarnya yang diterapkan dinegeri ini? Keadilan jenis apa yang diterapkan dalam pemerintahan negara ?

Sungguh Terlalu Amat TERLALU.....

Lihat lah potret perbandingan kehidupan yang tercitra di lensa kamera berikut ini.

Penjajahan, Harga 1 Kalender di DPR Rp 116.000, Total Rp 1,3 miliar

2012-01-17T21:53:00.001+07:00

KOMPAS.com — Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR.

Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender.

"Kalau melihat dari bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13 lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR, Senin (16/1/2012).

Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk mencetak seluruh kalender hanya Rp 168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3 miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp 116.000.

"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.

Tambahan sedikit untuk kalimat terakhir mas ucok... "Dan meneruskan perjuangan para penjajah dengan menghisap darah rakyat"

Penjajah, 1 Kursi di Ruang Banggar Rp 24 Juta

2012-01-17T21:44:00.000+07:00

KOMPAS.com — Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012).

Peninjauan dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar.

Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta. Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat membenarkan. "Ya, sekitar itu," kata dia.

Setidaknya, ada 85 anggota Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang senilai Rp 20,3 miliar itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari pemerintah. Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik lokal.

Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan lebih besar dan tinggi.

Pak SBY Bilang,"Polisi Jangan Mudah Gunakan Peluru"

2012-01-17T21:34:00.000+07:00

KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat Kepolisian RI menjalankan tugasnya secara profesional dan menggunakan taktik yang tepat dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian, tak ada korban di pihak sipil.

"Jauhkan peluru. Jangan mudah menggunakan peluru. Yakinkan itu, mulai dari Kapolri hingga prajurit yang paling depan," kata Presiden ketika membuka Rapat Pimpinan Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/1/2012).

Presiden meminta jenderal polisi tak segan-segan memerika laras yang digunakan anggota Polri, sebagaimana yang dilakukan jenderal TNI yang memeriksa senjata prajuritnya.

Presiden mengingatkan, "Meski mereka melakukan kerusuhan, mereka adalah rakyat kita. Cegah jatuhnya korban jiwa."

Sebelumnya, Indonesia Police Watch mencatat, sepanjang tahun 2011, sebanyak 16 orang tewas dan 69 lainnya terluka akibat sikap mudah menembak (trigger happy) polisi di Indonesia.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebutkan dua kategori, yakni aksi main tembak dan aksi salah tembak. Dikatakan, aksi main tembak terjadi di sekitar wilayah tambang dan kawasan perkebunan, tepatnya saat warga sedang memperjuangkan hak-haknya dalam sengketa dengan pengusaha tambang atau perkebunan.

Aksi salah tembak terjadi saat polisi sedang mengejar pelaku kriminal. Akibat tidak profesionalnya polisi, warga yang tidak bersalah menjadi korban.

Ada Calon Tersangka Kasus Cek Perjalanan

2012-01-17T21:26:00.000+07:00

Kompas.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad mengungkapkan, ada calon tersangka baru dalam kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Namun Abraham enggan menyebut nama si calon tersangka itu. Nama orang yang dimaksud akan diungkapkan jika statusnya sudah resmi menjadi tersangka.

"Sudah ada calon tersangka di (kasus) cek pelawat," kata Abraham di Jakarta, Selasa (17/1/2012). Abraham mengatakan, KPK masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat calon tersangka itu. Sejauh ini, katanya, pencarian bukti itu sudah setenga matang. "Kalau sudah setengah matang kan tinggal menunggu hari H untuk matang. Sama seperti telur, kalau setengah matang, dia direbus lagi supaya matang," ujar Abraham.

Orang-orang yang terindikasi sebagai tersangka, katanya, pasti akan dijadikan sebagai tersangka pada waktunya. Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Johan Budi menambahkan, KPK akan mengumumkan tersangka kasus ini setelah jajaran pimpinan memutuskan status tersangkanya dalam gelar perkara. "Tapi sampai hari ini ekspose belum memutuskan," ucapnya.

Kasus dugaan suap cek perjalanan ini menyisakan Nunun Nurbaeti sebagai tersangka. Istri mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Adang Darajatun itu disangka memberikan sejumlah cek perjalanan ke anggota DPR 1999-2004 untuk meloloskan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Sebanyak lebih dari 30 anggota DPR 1999-2004 yang terbukti menerima cek perjalanan ini divonis, dan beberapa di antaranya selesai menjalani masa hukuman mereka. Namun, pihak yang memodali pembelian 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar ini belum terungkap.

Hari ini, KPK memeriksa Adang Darajatun. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu membantah terlibat pemberian cek perjalanan.

5 Besar Tokoh kebangkitan Nasional

2012-01-17T21:15:00.001+07:00

1. Dr. Sutomo
20 Mei 1908, beliau bersama rekan-rekan lulusan STOVIA mendirikan Budi Utomo, organisasi yang membuat Indonesia menghadapi suatu zaman, yakni pergerakan nasional. Dari organisasi inilah mulai bermunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Budi Utomo merangsang rakyat Indonesia agar lepas dari kehidupan terjajah dan menuju kemerdekaan.

2. Ki Hajar Dewantara
Selain menjadi tokoh pergerakan nasional, beliau juga menjadi tokoh pendidikan Indonesia.

3. Dr. Cipto Mangunkusumo
Beliau merupakan dokter profesional yang cenderung lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan beliau mendirikan partai politik.

4. Soekarno ( lahir 6 Juni 1901)

Soekarno sebagai tokoh dalam melahirkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil usaha pemikiran manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistimatis dan radikal, yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna dan bulat untuk dijadikan dasar, azas dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumahan satu Negara Indonesia merdeka.

Pemikiran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang diusung oleh Soekarno pada periode demokrasi terpimpin jika ditilik merupakan kontinuitas dari pemikiran Soekarno muda pada tahun 1926 dengan Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme (dapat dilihat dalam di bawah bendera revolusi). Konsep ini juga merupakan sintesis dari berbagai arus besar yang ada di Indonesia.

pemikiran Soekarno. Pemikiran tersebut menjadi bermakna dikarenakan tidak sekedar menjadi konsumsi pengasah akal melainkan telah terlaksana dalam ranah kenyataan. Pemikiran Soekarno yang menegasikan kalangan Masyumi dan memenjarakan sejumlah tokohnya seperti Natsir, Hamka, melahirkan resistensi bagi sejumlah kalangan Islam. Tiada berlebihan jika dalam penumpasan PKI, kalangan Islam turut aktif dikarenakan selain garis komunis yang merugikan kalangan muslim, juga dikarenakan kekecewaan kalangan muslim atas sikap Soekarno. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menjadi kebijakan yang merugikan bagi kalangan islam politik dikarenakan kesempatan untuk melegalisasi Islam sebagai dasar Negara menjadi terhalang untuk kesekian kalinya (setelah penghapusan tujuh kata di Piagam Jakarta).

Soekarno meyakini bahwa sistem multipartai telah menyebabkan negara menjadi lemah karena pada waktu itu telah terjadi konflik ideologis antar partai, sehingga pemerintahan tidak stabil.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet Gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Bung Karno, seorang Nasionalis sejati adalah orang yang bersedia berbakti dan memperbaiki nasib kaum kecil dari segala kemelaratan serta melindungi rakyat dari penindasan.

Soekarno sangat anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Penindasan bukan hanya datang dari para kapitalis asing saja, tetapi juga dari para kapitalis bangsa sendiri, dari kesewenang-wenangan kaum borjuis lokal. Hanya nasionalisme yang mampu membangun bangsa.

Baginya, Nasionalisme pada dasarnya mengandung prinsip kemanusiaan, cinta tanah air yang bersendikan pengetahuan. juga, mengandung prinsip persahabatan dan penyokongan.

5. Hatta dan pemikiraan Bidang Sosial Ekonomi:
Dasar-dasar pemikiran Hatta mengenai konsep kehidupan bernegara adalah “sosialisme Islam”. Hatta menentang paham “profit oriented”, tetapi Hatta mencoba mensejajarkan manusia sebagai mahluk Tuhan agar memperoleh perlakuan yang sama dari negara dengan tidak menindas salah satu golongan oleh golongan lain. Hatta memberikan pemahaman mengenai sosialisme yang berkaca dari kehidupan di desa berupa gotong royong dan azas kekeluargaan serta merupakan kesinambungan dari kolektivisme yang beraturan.

Pada intinya, Hatta menginginkan tidak adanya pemimpin yang besar dan tidak terkontrol untuk melaksanakan segala keinginannya, sebaliknya beliau menginginkan azas kekeluargaan dan mufakat untuk tidak mencari permusuhan tetapi menggali kebenaran bersama.

Salah satu pengaruh yang menonjol dalam diri Hatta adalah koperasi yang diterapkannya di Indonesia merupakan hasil belajar selama di Scandinavia. Dengan koperasi rupanya Hatta ada kecocokan untuk menerapkannya di Indonesia, ini adalah merupakan paham sosialis versinya.

Pada tahun 1961, Hatta mulai menerapkan sosialisme ala’ Indonesia dengan tidak melepaskan prinsip-prinsip yang melarang adanya penindasan terhadap suatu golongan baik secara ekonomi maupun fisik. Sosialisme Indonesia dipengaruhi oleh 3 aliran, dari Barat berupa marxisme atau sosialisme demokrasi, dari Islam, serta dari budaya kehidupan asli suku-suku Indonesia yang berbentuk kolektivisme.

Kumpulan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

2012-01-17T19:50:00.001+07:00

Berikut ini adalah kumpulan Undang-undang tindak pidana korupsi yang ane dapat dari websitenya KPK. Sebuah peraturan yang sebenarnya dapat menjerat para koruptor-koruptor tanpa terkecuali. Tapi, hahay.... koruptor masih merajalela, setiap tahunnya pasti ada saja koruptor yang tercium oleh KPK. tapi kasusnya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tak kunjung selesai.

Disamping itu, setiap tahunnya muka-muka baru di dunia korupsi terus bermunculan seakan Undang-undang ini tidak berpengaruh apa-apa pada mereka. Mereka seakan tidak gentar dan seolah mengabaikan Undang-undang tindak pidana korupsi. Bahkan mereka tidak pernah malu dengan cacian masyarakat.

Hmmmm.... tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, yang jelas untuk saat ini mereka merasa mereka berhak atas uang negara hasil dari pajak seluruh masyarakat Indonesia. Ya... mungkin mereka terlalu lebay mengartikan slogan Dari Rakyat Untuk Rakyat... He..he... :)

Baiklah, Silahkan Download kumpulan Undang-undang Tindak Pidana Korupsinya :

PROBLEMA-PROBLEMA SOSIAL, BATASAN DAN PENGERTIAN.

2012-01-17T16:23:00.001+07:00

Problema-problema sosial seringkali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara problema-problema masyarakat (scientific or societal problems) dengan problema-problema sosial (ameliorative or social problems).
Hal yang pertama menyangkut analisa tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal dalam masyarakat dengan maksud untuk memperbaikinya atau bahkan untuk menghilangkannya. Sosiologi menyelidiki persoalan-persoalan umum dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan kemasyarakatan, sedangkan usaha-usaha perbaikannya merupakan bagian dari pekerjaan sosial (social work). Sosiologi berusaha untuk memahami kekuatan-kekuatan dasar yang berada dibelakang tata kelakuan sosial; pekerjaan sosial berusaha untuk menanggulangi gejala-gejala abnormal dalam masyarakat, atau untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Pada dasarnya, problema-problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral; problema-problema tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu problema-problema sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sosiologi menyangkut teori yang hanya dalam batas tertentu menyangkut nilai-nilai sosial dan moral; yang terpokok adalah aspek ilmiahnya.
Dalam ilmu sosiologi, disamping meneliti gejala-gejala kemasyarakatan, juga perlu untuk mempelajari problema-problema sosial, karena problema-problema tersebut merupakan aspek-aspek dari tata kelakuan sosial. Dengan demikian, sosiologi juga berusaha dengan problema-problema sosial seperti misalnya kejahatan, konflik antar ras, kemiskinan, perceraian, pelacuran, delinkwensi anak-anak dan seterusnya. Hanya dalam hal ini, sosiologi bertujuan untuk menemukan sebab-sebab terjadinya problema-problema tersebut; sosiologi tidak terlalu menekankan pada pemecahan atau jalan keluar dari problema-problema tersebut. Oleh karena usaha-usaha untuk mengatasi problema-problema sosial hanya mungkin berhasil apabila didasarkan pada kenyataan dan latar belakangnya, maka sosiologi dapat pula ikut serta untuk membantu mencari jalan keluar yang mungkin dapat dianggap efektif.
Sebenarnya problema-problema sosial merupakan hasil-hasil dari proses perkembangan masyarakat; artinya problema-problema tadi memang sewajarnya timbul, apabila tidak diinginkan adanya hambatan-hambatan terhadap penemuan-penemuan baru atau ide-ide baru. Banyak perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat, walaupun perubahan-perubahan tadi mungkin mengakibatkan keguncangan-keguncangan dalam masyarakat terutama apabila perubahan-perubahan berlangsung dengan cepat dan bertubi-tubi. Dalam jangka waktu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, timbullah problema-problema sosial, sampai unsur-unsur masyarakat berada dalam keadaan stabil lagi. Problema-problema sosial merupakan akibat dari interaksi sosial dari orang perorangan, antara orang perorangan dengan kelompoknya, atau antara kelompok-kelompok manusia. Interaksi tersebut berkisar pada ukuran nilai-nilai adat istiadat, tradisi dan ideologi; interaksi sosial mana ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Problema-problema sosial timbul karena tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembag-lembaga kemasyarakatan. Orang perorangan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Problema-problema sosial tidak akan timbul apabila ada suatu persesuaian sosial, dimana semua lembaga-lembaga kemasyarakatan terintegrasi secara harmonis. Orang perorangan tidak merasa dirinya tertekan untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa problema sosial adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupannya kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga-warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial.

Mari Kita Menyimak Kembali UUD 1945

2012-01-16T19:52:00.000+07:00

Tentunya sudah tidak asing lagi dengan UUD 1945 kan...??!

Ha..hay.... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah kehilangan marwahnya karena beberap oknum yang tak bermoral. Berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang sudah sangat terlalu amat sering bermunculan. Kasusnya diproses dalam waktu yang yang tidak ditentukan dan tidak sesingkat-singkatnya. hahahahaaa... padahal janjinya, akan segera dituntaskan. Hmmm... Contoh nech sedikit, UUD tentang Bab hak azasi manusia pasal 28 A, tentunya kita tidak akan lupa dengan seorang aktifis yang bernama Munir kan ? beserta kasus penghilangan nyawa yang dialaminya. Sampai detik ini, sudah 7 Tahun, tidak ada penyelesaian terhadap kasus Almarhum, Pembunuhnya masih berkeliaran. Selain itu, kita juga tercengang dengan tragadi bima dan mesuji.

Hmmmm.... Kita masih dijajah bro... oleh bangsa sendiri, bila berontak, walaupun cuma menggelar demo bertajuk aksi damai, DOOORRRRRR........ yang nembak bro ? personil militer negara.

Where is our freedom ?

Dan masih banyak lagi beberapa pasal dalam UUD yang seharusnya jadi pedoman semua peraturan dan tindak tanduk dinegeri ini yang dilanggar, bahkan yang melanggar adalah orang-orang yang punya wewenang dalam perundang-undangan, baik dalam hal pengambil kebijakan, penegak kebijkan dan lain-lain. Sungguh ironis.

:'(

Mari sama-sama kita simak lagi Undang-Undang Dasar Negara Kita, Berikut link Downloadnya bro :

Daftar Isi

2012-01-01T16:28:00.000+07:00