Where Is The Freedom

Sebelum minta maaf, Sutan Bhatoegana minta agar Adhie M Massardi juga minta maaf kepada Presiden Yudhoyono karena pernyataannya dianggap memfitnah SBY. Kini, setelah minta maaf kepada keluarga besar (alm) Gus Dur di Ciganjur (29/11/2012), giliran Bhatoegana Cs, menunggu kapan Adhie minta maaf ke Istana. Demikian keterangan pers pihak Gerakan Indonesia Bersih ke redaksi Tribunnews.com, Senin (3/12/2012).

Keinginan agar jubir Presiden Gus Dur itu mengikuti langkah Bhatoegana yang katanya secara ksatria mau minta maaf, diungkapkan juga oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono.

Namun ketika wartawan mengorfirmasikan hal ini kepada Adhie, koordinator Gerakan Indonesia Bersih itu terperanjat.

“Kalau begitu, permintaan maaf Sutan Bhatoegana kepada keluaga (alm) Gus Dur di Ciganjur Kamis lalu itu tidak ikhlas dong? Ada pamrihnya, yaitu agar saya juga minta maaf kepada Presiden Yudhoyono? Atau malah jangan-jangan hanya sekedar taktik dia untuk meredam kemarahan kaun Nahdliyin?”

Menurut Adhie, menggunakan terminologi ksatria dalam konteks ini tidak tepat. Karena Bhatoegana memutar-balik fakta yang sudah final. “Gus Dur dilengserkan 100 persen karena politik. Bukan karena tidak bersih alias korupsi sebagaimana disampaikan Bhatoegana dalam berbagai forum. Ada dokumennya,” ujar Adhie.

“Sedangkan pernyataan saya merupakan bagian dari menjalankan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat, mengritisi pemerintahan. Sebagian sudah ada buktinya, sebagian lagi masih sedang berjalan. Jadi kesalahan maupun kebenarannya masih dalam proses juga,” katanya.

Penyair Negeri Para Bedebah ini memberi contoh soal pernyataannya tentang dugaan gelar Knight Grand Cross in the Order of Bath yang diterima SBY dari Ratu Elizabeth dibarter kontrak baru proyek gas di Blok Tangguh, Papua.

“Ini kan wacana yang berkembang di masyarakat. Buktinya, kalau kita googling dengan kata kunci ‘sby barter gelar’ maka dalam tempo 29 detik akan muncul lebih dari 1.370.000 result. Wacana ini belum tentu salah, sampai ada penjelasan resmi dari si pemberi gelar, yaitu Ratu Elizabeth II, kepada rakyat Indonesia,” katanya.

Adhie menjelaskan, pandangan ini bukan tanpa dasar. Dalam bukunya, jenderal kerajaan Inggris Sir Thomas Stamford Bingley Raffles yang pernah berkuasa di Nusantara (1811-1815), mengungkapkan bagaimana cara mudah menaklukan penguasa di Nusantara, terutama di Jawa. Yaitu dengan memberi upeti seperti sutera, dinner set gaya Eropa, kereta kuda, gelar, dan berbagai jenis kehormatan lainnya.

Jadi, katanya, ini bukan soal ksatria atau bukan ksatria. Tapi soal kebohongan dan kenyataan. Kalau soal ksatria, Adhie mengaku sebelum Bhatoegana ke Ciganjur, dia sudah datang seorang diri memenuhi panggilan Komisi Pengawas Partai Demokrat di Menara Sudirman, di bilangan jalan Jenderal Sudirman, Rabu, 28/11/12.

Di hadapan tim Komisi Pengawas Partai Demokrat yang dipimpin Wakil Ketuanya, Letjen TNI (Pur) Suaidi Marasabessy, Adhie menjelaskan dan mengulang kritik apa saja yang sering ia lontarkan kepada rezim Yudhoyono.

“Tentu saja saya tidak mungkin minta maaf atas semua kritikan saya kepada Presiden Yudhoyono. Nanti bisa dijadikan preseden, semua yang mengeritik SBY harus minta maaf. Kalau sudah begini, demokrasi kita akan menjadi demokrasi basi. Makanya, Presiden kan memegang kekuasaan atas kepolisian dan kejaksaan. Gunakan saja mekanisme ini kalau memang tidak mau dikritik,” ujar Adhie.

Dikutip dari : TRIBUNNEWS.COM

Lebih dari dua pertiga dari 193 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, dalam pemungutan suara yang diadakan Majelis Umum PBB pada Kamis (29/11/2012) waktu setempat. Demikian dilansir situs berita voaindonesia.com, Jumat (30/11/2012).

Hal tersebut merupakan kemenangan bagi Palestina setelah puluhan tahun pendudukan dan perang, serta pukulan keras bagi Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Bendera Palestina langsung dikibarkan di gedung Majelis Umum, di belakang delegasi Palestina, begitu suara terakhir dimasukkan.

Dari 193 negara anggota, 138 menyetujui peningkatan status Palestina dari “entitas” menjadi “negara pengamat non-anggota” seperti Vatikan, sembilan negara menolak dan 41 tidak memberikan suara.

Pemungutan suara bersejarah ini datang 65 tahun setelah Majelis Umum PBB sepakat pada 1947 untuk membagi Palestina menjadi dua negara, satu untuk kelompok Yahudi, dan lainnya untuk Arab. Israel menjadi negara namun Palestina menolak rencana pembagian tersebut, sehingga berlangsunglah puluhan tahun penuh ketegangan dan kekerasan.

Namun kemerdekaan yang sesungguhnya masih belum nyata sampai Palestina menegosiasikan perjanjian perdamaian dengan Israel, yang memperingatkan bahwa tindakan Majelis Umum hanya akan menunda solusi panjang. Israel masih mengontrol Tepi Barat, Yerusalem timur dan akses ke Gaza, dan menuduh Palestina melewatkan negosiasi dengan kampanye peningkatan status mereka ke PBB.

Di kota Tepi Barat Ramallah, warga Palestina berkumpul di alun-alun utama, mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan “Tuhan Maha Besar!”. Ratusan orang menonton pemungutan suara di layar-layar dan televisi di luar ruangan, kemudian berpelukan, membunyikan terompet dan menyalakan kembang api begitu suara terakhir masuk.

Pemungutan suara dilakukan setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dan menyebut momen tersebut “kesempatan terakhir” untuk menyelamatkan solusi dua negara.

“Majelis Umum diminta menerbitkan akte kelahiran Palestina,” ujar pemimpin Palestina tersebut.

Amerika Serikat dan Israel langsung mengkritik pemungutan suara tersebut. “Resolusi yang sangat disayangkan dan tidak produktif terjadi hari ini, yang akan menghambat jalan perdamaian,” ujar Duta Besar PBB Susan Rice.

“Pernyataan besar hari ini akan hilang sebentar lagi dan warga Palestina akan bangun besok dan menemukan bahwa hidupnya tidak begitu berubah dan prospek untuk perdamian yang berkelanjutan telah berkurang.”

Menyebut pemungutan suara tersebut “tidak berarti,” Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Abbas menyebarkan “propaganda palsu” melawan Israel dalam pidato yang ia sebut “fitnah dan berbisa.” “Resolusi PBB hari ini tidak akan mengubah apapun di lapangan,” ujar Netanyahu. “Hal ini tidak akan memajukan pendirian negara Palestina, namun malah menghambatnya.”

Negara-negara kunci yang menyetujui status Palestina di PBB adalah Perancis, Italia, Spanyol, Swiss, Swedia dan Irlandia, selain Jepang dan Selandia Baru. Jerman dan Inggris tidak memberikan suaranya.

Selain Amerika Serikat dan Israel, yang menolak adalah Kanada, Republik Ceko, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau dan Panama.

Meski meraih kemenangan di PBB, Palestina menghadapi keterbatasan yang besar. Mereka tidak mengontrol perbatasan, wilayah udara atau perdagangan, dan mereka memiliki pemerintahan terpisah dan bersaing di Gaza dan Tepi Barat, serta tidak ada militer atau polisi yang bersatu.

Dengan status barunya ini, Palestina mendapat akses ke lembaga-lembaga PBB dan internasional, terutama Mahkamah Pidana Internasional, yang bisa menjadi pijakan untuk mengejar Israel dalam kasus kejahatan perang atau pendudukan dan perebutan lahan.

Abbas tidak menyebut-nyebut soal Mahkamah tersebut dalam pidatonya. Namun Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki memberitahu wartawan setelah pemungutan suara bahwa jika Israel terus membangun pemukiman ilegal, Palestina mungkin akan mengajukan kasus ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Dikutip dari : Serambi Indonesia

RAMALLAH - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menegaskan negaranya ingin berdamai dengan Israel dengan syarat tidak ada lagi perluasan pemukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Tentara Israel kembali menembak mati seorang pemuda Hamas yang menggelar demo di pagar perbatasan.

Ketua DPP Gerakan Spirit Pancasila (GSP) Guruh Soekarnoputra menyatakan, kita masih diobrak-abrik dan ditindas oleh para penjajah. Bedanya, masa pra kemerdekaan, penjajahnya Belanda dan Jepang, sedangkan penjajah saat ini adalah parakoruptor.

“Sadar atau tidak, penjajah sudah berada di mana-mana. Antek-anteknya (koruptor) telah mengobrak-abrik negara kita, dan menindas warga miskin. Penjajah saat ini ibarat ular ganti kulit,” kata Guruh di Desa Sijawi-jawi, Kec. Seikepayang, Kab. Asahan, kemarin.

(beritasore.com)Guruh melanjutkan, seandainya para penjajah itu diberantas dari bumi Pertiwi ini, maka rakyat bakal makmur. “Mari kita berantas korupsi dan para koruptor,karena mereka menindas rakyat Indonesia,” tegas Guruh.

Putra mantan Presiden Soekarno itu datang ke Seikepayang untuk silaturahmi Ormas Gerakan Spirit Pancasila. Hadir di sana,Ketua DPD GSP Tingkat I Jefri Saragih dan Hermansyah Siregar.

Selain silaturahmi, Guruh juga menyalurkan bantuan kepada ratusan keluarga miskin di Sei-kepayang. Dan, usai memberikan bantuan, Guruh turut larut menari bersama warga dan Ketua DPD GSP Jefri Saragih

.“Ormas GSP ini bukan untuk kepentingan orang yang mencari popularitas atau jabatan, me-ainkan untuk sama berdiri, berdikari dan independen demi majunya Indonesia.

Wadah ini dibentuk dari kita, oleh kita dan untuk masyarakat, supaya lebih mengenal  ideologi Pancasila yang benar sebagaimana pendirinya, Soekarno dan kawan-kawan,” ujar Guruh.

Pada kesempatan itu, Guruh mengajak masyarakat bergabung, dan jika tidak mau, Guruh menyerukan untuk sama berjuang sampai cita-cita Indonesia berjaya. “Saya memang duduk di DPR-RI, tapi hati nurani saya sebenarnya menolak karena yang duduk di sana (DPR-RI) orangnya munafik, makanya kinerjanya bobrok,” ungkap Guruh.

Disebut Guruh, sekarang banyak Ormas dan Partai. Dan,orang-orang yang duduk diorganisasi itu, rata-rata punya keinginanan. “Ada yang mau jad iGubernurlah, Bupati, DPRD dan lainnya,” ujar Guruh.

Sementara Ormas GSP, menurut Guruh, tidak menyediakan tempat bagi orang-orang seperti itu, karena yang duduk di GSP merupakan orang-orang yang punya ideologi Pancasila tinggi, bukan malah memutarbalikkan Pancasila sebagai alat kepentingan dengan tujuan menguras rakyat.

“Sejak berakhirnya Orde Baru, hampir seluruhnya melenceng dan rakyat yang menderita,” tukas Guruh. Ketua DPD GSP Tingkat I Jefri Saragih mengatakan, GSP dimulai dari Pancasila, karena ini solusi demokrasi dan cita cita pendirinya, Bung Karno. Jika seluruh masyarakat memakai Pancasila yang benar, maka menurut Jefri, semuanya bertemu menjadi satu ikatan kuat tanpa ada sentuhan dari luar.

“Semuanya demi tatanan negara,” jelas Jefri. Menurutnya, Ormas GSP tidak memandang warna kulit, gender dan suku. Ormas ini mendukung kerakyatan dan mendengungkan nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat benar-benar mendapat pemerataan.